Akhir Bulan Ini, Jepang Mulai Lepas Air Limbah Nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra

Pada 11 Maret 2011 Kemarin, Jepang mengalami bencana gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah timur laut negara tersebut. Salah satu dampak terparah dari bencana alam tersebut adalah kerusakan parah pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi, yang menyebabkan tiga reaktor nuklir meleleh dan mengeluarkan radiasi ke lingkungan sekitar.

Akibatnya, sekitar 1,3 juta ton air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor terkontaminasi oleh zat radioaktif dan harus disimpan dalam tangki-tangki khusus di lokasi PLTN. Namun, tangki-tangki tersebut diperkirakan akan penuh pada tahun 2022, sehingga pemerintah Jepang harus mencari solusi untuk menangani masalah limbah nuklir Fukushima Daiichi tersebut.

Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima Daiichi

Setelah melakukan kajian dan konsultasi dengan para ahli dan organisasi internasional, pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut dengan cara mengolahnya terlebih dahulu agar memenuhi standar keselamatan.

Proses pengolahan tersebut meliputi penyaringan dan penghilangan semua radionuklida kecuali tritium, yang merupakan isotop hidrogen yang tidak mudah dipisahkan dari air dan dianggap memiliki dampak rendah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pemerintah Jepang mengklaim bahwa pembuangan air limbah nuklir tersebut aman dan sesuai dengan praktik internasional, serta mendapat dukungan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan beberapa negara mitra, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Dari informasi yang didapatkan C-ES News, Pemerintah Jepang juga berjanji untuk melakukan pemantauan ketat terhadap tingkat radiasi di laut dan makanan laut, serta memberikan kompensasi kepada para nelayan dan industri perikanan yang terdampak.

Rencana pembuangan air limbah nuklir Fukushima tersebut diumumkan pada April 2021, dengan target mulai dilaksanakan pada musim semi 2023. Namun, karena faktor cuaca buruk dan persiapan teknis, rencana tersebut ditunda hingga akhir Agustus atau awal September 2023.

Sebelum memulai pembuangan, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada 18 Agustus 2023 di Camp David, Maryland, untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan atas rencana tersebut.

Kontroversi dan Kritik

Meskipun pemerintah Jepang berusaha meyakinkan bahwa pembuangan air limbah nuklir Fukushima ke laut tidak berbahaya, rencana tersebut menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa negara tetangga Jepang, seperti China, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina, mengecam rencana tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat merusak ekosistem laut dan rantai makanan global. Mereka juga menuntut agar Jepang menghentikan rencana tersebut atau setidaknya berkonsultasi lebih lanjut dengan negara-negara yang berpotensi terkena dampak.

Selain itu, rencana pembuangan air limbah nuklir Fukushima juga mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Jepang sendiri, terutama para nelayan dan penduduk lokal yang bergantung pada industri perikanan.

Mereka khawatir bahwa pembuangan tersebut akan merusak reputasi dan pasar makanan laut Jepang, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi mereka yang mengonsumsi produk perikanan. Beberapa kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan, serta menyerukan agar Jepang mencari alternatif lain yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pembuangan air limbah nuklir Fukushima ke laut merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh pemerintah Jepang untuk menangani masalah limbah nuklir yang dihasilkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011.

Pemerintah Jepang mengklaim bahwa pembuangan tersebut aman dan sesuai dengan standar internasional, namun rencana tersebut mendapat banyak kontroversi dan kritik dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Rencana pembuangan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada akhir Agustus atau awal September 2023, setelah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan atas rencana tersebut.