Putin Tandatangani UU Larang Penggantian Gender Bagi LGBTQ+ Rusia

Pada Senin (24/7/2023) yang sudah dilansirkan oleh C-ES News, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru yang menjadi tahap terakhir untuk melarang prosedur penggantian jenis kelamin. Kebijakan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi komunitas LGBTQ+ Rusia yang selama ini kerap menjadi sasaran.

Undang-Undang Larangan Penggantian Jenis Kelamin untuk LGBTQ+ Rusia, disahkan dengan suara bulat di kedua majelis Parlemen Rusia, melarang intervensi medis  yang ditujukan untuk mengubah jenis kelamin seseorang dan mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi dan catatan publik. Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis untuk mengobati penyakit genetik.

Pukulan Telak bagi Komunitas LGBTQ+ Rusia

Pada tahun-tahun terakhir, Rusia telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang menargetkan komunitas LGBTQ+. Salah satu undang-undang yang kontroversial adalah larangan terhadap pernikahan yang melibatkan salah satu pasangan dengan seseorang yang telah mengalami perubahan gender, serta melarang orang transgender menjadi orang tua asuh atau angkat.

Undang-undang ini secara luas diyakini sebagai bagian dari upaya oleh Kremlin untuk melindungi apa yang dianggap sebagai nilai-nilai tradisional negara tersebut. Penindasan terhadap kelompok LGBTQ+ di Rusia dimulai sekitar satu dekade yang lalu ketika Presiden Vladimir Putin pertama kali menyuarakan dukungan kuatnya terhadap nilai-nilai keluarga tradisional.

Posisi ini mendapatkan dukungan dari Gereja Ortodoks Rusia yang memiliki pengaruh besar di negara tersebut. Pada tahun 2013, pemerintah Kremlin menetapkan undang-undang yang melarang segala bentuk dukungan publik terhadap “hubungan seksual nontradisional” di kalangan anak-anak.

Langkah ini mendapatkan kecaman internasional yang luas karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi. Reformasi lebih lanjut terjadi pada tahun 2020 ketika Putin mendukung dan mengesahkan amendemen konstitusi yang secara eksplisit melarang pernikahan sesama jenis.

Langkah ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan komunitas LGBTQ+ di seluruh dunia. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan melarang pernikahan yang melibatkan salah satu pasangan dengan orang yang mengalami perubahan gender. Hal ini mencerminkan pandangan konservatif Kremlin yang menolak pengakuan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir.

Undang-undang juga melarang waria menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius tentang hak-hak  transgender dan keinginan mereka untuk memulai sebuah keluarga seperti orang lain.

Para anggota parlemen Rusia yang mendukung legislasi ini berargumen bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi keluarga tradisional dan melawan pengaruh ideologi Barat yang dianggap anti-keluarga.

Beberapa anggota parlemen bahkan menggunakan retorika yang menghina, menyebut prosedur peralihan gender sebagai tindakan “setanisme murni,” yang jelas menunjukkan sikap diskriminatif dan prasangka terhadap orang-orang transgender.

Undang-undang yang bertubi-tubi ini telah menyebabkan peningkatan perasaan takut dan ketidakamanan bagi komunitas LGBTQ+ di Rusia. Mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang sama dan diakui secara setara dalam masyarakat yang semakin konservatif.

Internasional, undang-undang tersebut juga telah mendapatkan kritik tajam dari pihak-pihak yang peduli tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Negara-negara dan organisasi internasional telah mengecam tindakan Rusia dan menuntut penghormatan terhadap hak-hak LGBTQ+.

Kesimpulan

Dengan ditandatanganinya undang-undang baru ini, komunitas LGBTQ+ di Rusia akan semakin terpinggirkan dan mendapat perlakuan diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Rusia masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan menolak segala bentuk perubahan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka.