Wakil Ketua MPR Dorong Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengajar di RI

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan pentingnya mendorong pengajaran berkualitas di RI. Diantaranya dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga pengajar serta sistem pendidikan yang memadai dan adaptif.

Upaya ini juga untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4, yaitu mencapai pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Memastikan Pendidikan Berkualitas

“Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, SDG #4, sudah menjadi komitmen bersama yang harus dipenuhi secara konsisten,” kata Rerie dalam siaran pers, Kamis, 8 Maret 2023.

Ia menjelaskan, laporan pencapaian SDGs 2021 mencatat tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia terus meningkat. Namun di sisi lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kelulusan SMA semakin rendah. 

Hal ini tercermin dari tingkat tamat program SD sebesar 97,37%, tingkat perguruan tinggi sebesar 88,88% dan tingkat menengah pertama hanya sebesar 65,94%.

Wakil Ketua MPR Sebut Pendidikan Indonesia Perlu Ditingkatkan

Selain itu, menurutnya, pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan keterampilan siswa. Saat ini, hanya 73,17% guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4 dan hanya 25,76% guru yang memiliki sertifikat pedagogik, jelasnya.

“Kondisi ini harus disikapi secara serius karena kualitas pendidikan yang inklusif dan merata hanya dapat dicapai dengan fasilitas, guru dan keterampilan yang memadai,” ujarnya. 

Wakil Ketua MPR, Rerie mengungkapkan bahwa RI masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk kelas yang berbeda. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781.000. Selain itu, 288 kabupaten di Indonesia tidak memiliki SMP dan 681 tidak memiliki SMA.

Hal mengenai pendidikan sebenarnya sudah disoroti oleh berbagai kalangan. Bahkan sampai orang yang memiliki gelar. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa membawa perubahan yang signifikan pada pendidikan negeri.

“Selain itu, penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas selalu dihadapkan pada tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan tersebut,” jelas Wakil Ketua MPR.