Jokowi Minta PPBD Zonasi Dihapus, Kemendikbud Menjawab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tengah mempertimbangkan penghapusan Sistem Pembagian Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) angkat bicara. Menurut Plt. Kepala BKHM Kemendikbud Ristek Anang Ristanto, Kemendikbud membentuk kelompok kerja (Satgas) untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB. 

Sebelumnya, banyak wali murid yang merasa sangat kesulitan mencarikan sekolah untuk anaknya karena sistem zonasi ini. Banyak yang tidak dapat sekolah karena dinilai jarak rumah tidak masuk zona tersebut.

“Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk kelompok kerja yang memiliki tugas khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di daerah, hal ini untuk perbaikan pelaksanaan PPDB ke depan,” ujar Plt Mendikbud. oleh BKHM Kemendikbudristek. , Anang Ristanto dihubungi media, Kamis (10 Agustus 2023).

Ia mengatakan Kemendikbud selalu terbuka dan menerima segala masukan dan saran terkait kebijakan yang telah dikeluarkan termasuk pelaksanaan PPDB zonasi ini. Ia mencontohkan, segala sumbangsih dan saran akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, sehingga terjadi peningkatan pelaksanaan PPDB di seluruh Indonesia. “Kemendikbud selalu terbuka dengan segala masukan dan saran sebagai dokumen untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing,” jelas Anang.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi mengaku akan mempertimbangkan usulan penghapusan sistem partisi PPDB. Jokowi mengatakan pemerintah akan melakukan kajian menyeluruh terhadap sistem partisi PPDB sebelum mengambil keputusan.

“Sedang dikaji, akan ditelaah dahulu pro dan kontranya,” kata Jokowi kepada radio Dukuh Atas.

Sebelumnya, Wakil Presiden MPR dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB telah menimbulkan masalah di banyak daerah.

Usulan itu disampaikannya saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (9/8/2023). Muzani mengatakan Jokowi sedang mempertimbangkan usulan PPDB Zonasi tersebut. “Presiden menjawab bahwa memang menjadi rekor bagi pemerintah. Sebenarnya niat yang sangat mulia, sangat mulia, (namun) niat baik penyelenggaraan PPDB belum juga terwujud. setiap provinsi,” kata Muzani.