Menag Sampai Ridwan Kamil Menuju Kantor Mahfud Bahas Ponpes Al Zaytun

Sejumlah menteri bertemu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebelum rapat koordinasi terkait Ponpes Al Zaytun. Pertemuan itu dilakukan setelah Kepala Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan ​​agama.

Pantauan di lokasi, Kamis (3 Agustus 2023), tampak Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 12.10 WIB. Kami melihatnya mengenakan batik berwarna coklat.

Yaqut tampak membawa berkas dan langsung masuk ke kantor Departemen Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelum Yaqut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah tiba di lokasi. Tito tiba bersamaan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Kabarnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan beberapa menteri akan menggelar rapat koordinasi hari ini. Mahfud mengatakan, pertemuan itu akan membahas koordinasi manajemen pendidikan di Ponpes Al Zaytun setelah ketua pesantren Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka.

Awalnya, kata Mahfud, pihaknya mengantisipasi status hukum Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan ​​agama. Mahfud mengatakan, untuk melindungi penyelenggara pondok pesantren Al-Zaytun, pemerintah akan menjamin hak pendidikan santri.

“Makanya, sambil menunggu keputusan Mabes Polri apakah akan menangkap pelakunya, kami sudah merencanakan untuk mempertahankan manajemen atau penyelenggaraan Ponpes Al Zaytun,” ujar Mahfud di Kemenkopolhukam. Koordinasi. Kantor, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (8/2).

“Karena Pondok Pesantren Al-Zaytun adalah pesantren, tidak ada masalah, maka pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan, sesuai dengan hak konstitusi santri dan santri,” lanjut Mahfud.

Nasib Ponpes Al Zaytun

Mahfud MD sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan operasional pesantren Al Zaytun meski Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan ​​agama.

Dalam hal ini, Mahfud memastikan hak pendidikan seluruh santri Al Zaytun terlindungi. “Pemerintah telah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan dengan tetap menghormati hak konstitusional siswa,” kata Mahfud, Selasa.

Mahfud mengatakan pemerintah juga akan mulai tertarik mengelola Al Zaytun untuk melanjutkan kegiatan operasional di sana.

“Kami sudah merencanakan untuk mempertahankan manajemen atau operasional Ponpes Al Zaytun, jadi kami juga memperkirakan mungkin dalam waktu satu hari,” kata Mahfud.

Pak Mahfud mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk melanjutkan koordinasi.

“Saya akan segera melakukan pertemuan dengan Menko PMK, Menag, Mendagri Menkuham dan dengan Gubernur Jabar untuk mengkoordinasikan pengelolaan agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya lebih lanjut saat membahas Ponpes Al Zaytun.