Tahun 2045 Indonesia Ingin Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Sejalan dengan usaha Indonesia untuk mencapai status sebagai Negara Berpenghasilan Tinggi pada tahun 2045, penting bagi kita untuk mewujudkan ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Komitmen terhadap pendidikan tidak hanya terletak pada satu presiden saja, melainkan harus menjadi komitmen berkelanjutan yang melibatkan semua pihak.

Mencapai status sebagai Negara Berpenghasilan Tinggi pada tahun 2045 memerlukan upaya nyata untuk membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Komitmen yang tulus dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan adalah kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Kejar Target Negara Berpenghasilan Tinggi pada Tahun 2045

Parlemen menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengantarkan Indonesia kembali masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atasatau yang biasa disebut sebagai upper-middle income countries, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.

Pencapaian ini sesuai dengan keputusan dari Bank Dunia yang diumumkan pada awal Juli. Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai status sebagai negara berpenghasilan menengah atas karena berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022dan pendapatan per kapita mencapai 4.580 dolar AS, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.140 dolar AS.

Namun, untuk terus maju menuju status sebagai negara berpenghasilan tinggi, Pemerintah perlu terus bekerja keras dan berkomitmen dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Parlemen juga ingin mengingatkan beberapa catatan agar pemerintah tidak terlena dengan pencapaian ini dan terus berfokus pada upaya untuk tetap berada di kelompok negara berpendapatan tinggi.

Inilah Kunci Indonesia Agar Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi Tahun 2045

Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, Indonesia harus fokus pada dua kunci utama seperti yang akan dijelaskan dibawah ini

• Dana Pendidikan

Dalam upaya mendorong sektor pendidikan, terlihat bahwa alokasi APBN untuk bidang ini cukup signifikan, mencapai sekitar Rp 612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. Meskipun demikian, Menkeu menekankan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan pengembangan infrastruktur saja.

Tak hanya sektor pendidikan, perubahan zaman menuju digitalisasi, otomasidan transisi hijau akan mengubah kebutuhan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendukung transisi ini dan memperkuat sistem pendidikan guna menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan masa depan.

• Anggaran Pendidikan dari APBN

Selain anggaran pendidikan dari APBN, pemerintah juga memberikan dukungan berupa hibah yang diberikan langsung kepada sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi sekolah di Indonesia untuk menyediakan lebih banyak pembelajaran dan mengelola sumber daya secara efisien.

Melalui hibah ini, diharapkan sekolah dapat meningkatkan fasilitas dan sarana pembelajaran, termasuk penggunaan alat pembelajaran dan multimedia yang mendukung proses belajar mengajar. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan melalui program Indonesia Pintar yang telah diterapkan sejak tahun 2014.

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang tidak mampu, sehingga anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan di sekolah formal. Selain itu, pada tahun 2019, pemerintah juga mulai memperbarui cara belajar melalui program belajar mandiri atau Merdeka Belajar.

Akhir Kata

Mari kita bersama-sama mengukir sejarah untuk Indonesia yang lebih maju, sejahteradan berdaya saing di kancah dunia. Dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan, kita dapat merealisasikan impian menjadi negara berpenghasilan tinggi yang diidamkan, sebuah negara yang bangga dan dihormati di panggung internasional. Penyataan іnі tеlаh dі lаnѕіr dаrі C-Es Nеwѕ.